PENEBUSAN BARANG GADAI DI PT.PEGADAIAN OLEH ORANG YANG TIDAK BERHAK

PT.Pegadaian memberi kemudahan dalam proses pencairan kredit yang membuat masyarakat tertarik dalam menggadaikan barang, namun di dalam praktek setelah terjadi perjanjian kredit antara PT.Pegadaian dengan nasabah seringkali nasabah tidak bisa memenuhi prestasi sesuai apa yang diperjanjikan maka nasabah mencoba mengalihkan hak penebusan barang gadai untuk meminimalisir kerugian. Namun nasabah banyak kurang mengerti tentang aturan peralihan hak kuasa dan dengan begitu saja memberikan surat bukti gadai sebagaimana surat bukti kredit merupakan alat untuk menebus barang gadai. Undang-undang mengatur peralihan hukum benda dan barang gadai merupakan jaminan dari hutang yang berbetuk benda bergerak maka sesuai pasal 1977 hal itu dapat di benar kan namun menjadi masalah jika asas bezitter dipakai oleh orang yang mempunyai itikad buruk. Untuk itu penelitian ini untuk menjawab pertanyaan Apakah Penebusan Barang Gadai Oleh Orang Yang Tidak Berhak Itu Dapat Dibenarkan dan Apakah Akibat Hukum Atas Penebusan Barang Gadai Oleh Orang Yang Tidak Berhak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative berbahan hukum primer dan sekunder yang menggunakan logika induktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dianalisis menggunakan hukum perdata. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penebusan barang gadai oleh orang yang tidak berhak dapat dibenarkan sepanjang dirinya mempunyai surat kuasa atau kartu identitas yang tercantum pada surat bukti gadai. Akibat hukum atas penebusan barang gadai oleh orang yang tidak berhak dapat dibatalkan artinya sepanjang tidak ada yang menggugat maka tetaplah sah.

Kata kunci : Penebusan, Barang Gadai, Orang Tidak Berhak