PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN DI KABUPATEN BANGKALAN

ABSTRAKrn Negara agraris sangat ditentukan oleh pembangunan pertanian. Pertanian bukan hanya merupakan aktivitas ekonomi untuk menghasilkan pendapatan bagi petani saja,lebih dari itu pertanian adalah sebuah cara hidup bagi sebagian besar petani di Indonesia khususnya masyarakat di Kabupaten Bangkalan.rnPermasalahan di sektor pertanian yang dihadapi perlu adanya perubahan perubahan di dalam konsep pembangunan pertanian sehingga dapat meningkatkan produktivitas di sektor pertanian.Salah satu konsep perubahan tersebut adalah dengan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan,guna mencapai sasaran yaitu kedaulatan pangan.rn Untuk mengendalikan konversi lahan pertanian ke non pertanian, telah diterbitkan Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Yang sudah di tindak lanjuti oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengkajirnimplementasi dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah kabupaten Bangkalan dalam rangka penegakan Hukum Paerlindungan Lahan Pertanian pangan berkelanjutan.rn Variabel dan indikator dalam implementasi kebijakanrnperlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi data identifikasi ketersediaan lahan,faktor-faktor peralihan lahan pertanianpangan berkelanjutan alasan konversi lahan pertanian,pemahaman terhadap kejakan), dan upaya pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan dalam penegakan hukum perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (Hukum/ Aturan, Penegak hukum, Sarana dan Prasarana, Masyarakat dan kebudayaan). Obyek penelitian adalah para pemilik lahan petanian baik yang telah melakukan konversi lahan maupun yangrnbelum melakukan konversi dan para penegak hukum sebagai pelaksana kebijakan.rn Hasil penelitian menunjukkan implementasi Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 5 Tahun 2013 di Kabupaten Bangkalan,untuk faktor hukum belum dibuat peraturan pelaksananya,penegak hukum belum terbentuknya PPNS dibidang pertanian dan beberapasatuan perangkat yang mengawasi jalannya peraturan Daerah. Sosialisasi dan pengetahuan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan belum maksimal dan menyeluruh.Dari segi kebudayaan sebagai pemilik lahan karena merasa sebagai pemilik tidak mau mengikuti aturan yang menurut mereka berbelit belit.rnKurang maksimalnya dan belum menyeluruhnya sosialisasi alih fungsi lahan pertanian baik petani pemilik lahan serta penegak hukum,dan nampak ada pembiaran alih fungsi lahan di duga karena lahan tersebut bernilai ekonomis strategis untuk meningkatakan pembangunan infastruktur dan pembangunan Kabupaten Bangkalan.rnKata kunci : Konversi, penegak hukum, sosialisasi