PERAN PENERAPAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS DI KABUPATEN KUDUS)

Pada saat ini Indonesia sedang mengalami proses Reformasi di segala bidang. Proses Reformasi ini telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Reformasi yang terjadi di berbagai bidang ini menunjukan bahwa terdapat keinginan dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah UUD 45. Salah satu agenda dari reformasi itu sendiri yaitu dengan adanya otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Pada era otonomi terjadi pergeseran wewenang dan tanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dipicu dengan adanya krisis moneter dan transisi politik sejak 1 Januari 2001, Republik Indonesia menerapkan desentralisasi (otonomi daerah). Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 ini disertai dengan pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga setiap daerah berhak mengatur dan mengelola keuangannya secara mandiri.