PENGATURAN PEMEGANG STATUS HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN DI ATAS TANAH HAK GUNA BANGUNAN BAGI WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA

MUHSINUL FUADI (2021) PENGATURAN PEMEGANG STATUS HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN DI ATAS TANAH HAK GUNA BANGUNAN BAGI WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Trunojoyo Madura.
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-23469-ABSTRAK.pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-23469-ABSTRAK.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (187kB)
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-23469-Coverr[1].pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-23469-Coverr[1].pdf
Restricted to Repository staff only

Download (971kB)
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-23469-BAB I.pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-23469-BAB I.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (584kB)
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-23469-BAB II.pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-23469-BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (618kB)
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-23469-BAB III.pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-23469-BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (490kB)
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-23469-BAB IV.pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-23469-BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (291kB)
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-23469-DAFTAR PUSTAKA.pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-23469-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (297kB)

Abstract

Berdasarkan Pasal 9 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 menjelaskan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat memiliki hubungan sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa. Setiap WNI memiliki kesempatan yang sama untuk memeperoleh hak atas tanah serta untuk mendapatkan hasil dan manfaatnya sedangkan Warga Negara Asing hanya boleh memegang suatu hak atas tanah hanya terbatas pada Hak Pakai dan Hak Sewa atas tanah yang diatur dalam pasal 41 Dan pasal 45 UUPA. termasuk kepemilikan satuan rumah susun bagi WNA yang hanya dapat di bangun di atas tanah hak pakai dan hak sewa, Namun setelah berlakunya UU Cipta Kerja dalam ketentuan pasal 145 rumah susun bagi WNA dapat dibangun di atas tanah HGB di atas tanah negara dan di atas tanah Hak Pengelolaan. Dari pasal tersebut perolehan hak atas tanah tersebut merupakan hak sekunder dan primer yang perolehannya dari instansi yang diberi Hak Pengelolaan oleh negara maupun perolehan tanahnya langsung diberikan oleh NegararnPenelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan menggunakan analisa perskreptif.rnBerdasarkan penelitian ini ditemukan permasalahan bahwa pengaturan kepemilikan rumah susun bagi WNA diatas tanah HGB sebagaiamana yang diatur dalam pasal 145 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 36 UUPA yang menyebutkan bahwa yang dapat memiliki HGB ialah hanya WNI atau badan hukum yang didirikan di Indonesia, WNA hanya dapat memiliki unit satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah hak pakai dan hak sewa. Sedangkan satuan rumah susun diatas tanah HGB hanya dimiliki oleh WNI sebab dalam ketentuan kepemilikan unit bangunan rumah susun yang dibangun di atas tanah HGB secara otomatis kepemilikannya termasuk tanah bersama yang di kelola secara bersama-sama, hal itu sudah jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 20 tahun 2011 tentang rumah susunrnrnKata Kunci : Rumah Susun, Hak Guna Bangunan,warga Negara Asing

Item Type Thesis (Skripsi)
Thesis Type S1
Creators
Creators
NIM
MUHSINUL FUADI
Department Ilmu Hukum
Uncontrolled Keywords Rumah Susun, Hak Guna Bangunan,Warga Negara Asing
Divisions Fakultas Hukum > S1 - Ilmu Hukum
Additional Information elib mass import
Depositing User Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id
Date Deposited 19 Oct 2026 12:27
Last Modified 24 Oct 2026 16:48
URI https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/4606

Actions (login required)

View Item
View Item