KAJIAN ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN PANGAN PADA KONTEK PEMBERLAKUAN UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan memberikan kewenangan terhadap Kabupaten/Kota untuk melindungi konsumen pangan, setelah diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah kewenangan Kabupaten/Kota dalam urusan perlindungan konsumen dicabut tentu dengan adanya pencabutan tersebut terjadi kerancuan antara UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep serta metode analisis data secara deskriptif. Dan hasil pembahasan dalam penelitian ini yaitu terdapat Conflict Of Norm antara UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terkait kewenangan Kabupaten/Kota dalam urusan perlindungan konsumen.