TINJAUAN YURIDIS OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PERBANKAN

ABSTRAK
Krisis pada tahun 1997-1998, hingga krisis ekonomi dan keuangan global serta kasus Bank Century di tahun 2008 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya bank yang mengalamai koleps. Bank Indonesia yang bertanggungjawab dalam hal pengaturan dan pengawasan terhadap bank-bank telah dinilai gagal. Akibat dari kegagalan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan reformasi di bidang pengawasan dengan membentuk suatu sistem pengawasan baru yang independen yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan meningkatkan efisiensi lembaga keuangan. Lembaga pengawas independen ini adalah Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk oleh UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selama ini pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ini mengakibatkan kewenangan-kewenangan tersebut beralih dari Bank Indonesia dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga Bank Indonesia hanya memiliki kewenangan di bidang kebijakan moneter, sedangkan Bapepam-LK melebur menjadi Otoritas Jasa Keuangan. Munculnya UU No. 21 Tahun 2011 telah menimbulkan beberapa konflik norma dalam hal peraturan terkait pengawasan di bidang perbankan antara Bank Indonesia yang menimbulkan multi tafsir tentang kedudukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas perbankan. Adapun konflik norma tersebut terjadi di pasal 4 ayat (1) yang bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2004. Serta konflik norma juga ditemui pada pasal 39 UU Nomor 21 Tahun 2011 dalam hal koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan statute approach atau pendekatan perundang-undangan dan comparative approach atau pendekatan perbandingan yang digunakan untuk mempelajari beberapa pengalaman lembaga pengawas di negara lain sehingga dapat menjawab rumusan masalah penilitian. Dari hasil penelitian ini, diketahui Kedudukan Otoritas JasaKeuangan adalah lembaga pengawas perbankan yang independen dan dibentuk untuk fokus pada pengawasan micro-prudential supervision dengan model pengawasanUnified Supervisory Model, yaitu suatu sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi di dalam suatu lembaga tunggal yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sedangkan mekanisme hubungan antar lembaga pengawas sektor keuangan dengan Otoritas Jasa Keuangan adalah dengan cara membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi dalam satu forum koordinasi yang disebut dengan Forum Koordinasi Stabilitas Sistim Keuangan (FKSSK).

Kata kunci : Pengawasan bank, kedudukan Otoritas Jasa Keuangan, hubungan kelembagaan