STATUS HUKUM JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN

Seiring meningkatnya produksi kendaraan bermotor, maka banyak perusahaan lembaga pembiayaan baik bank maupun non bank melakukan kerjasama dalam pembiayaan bersama kredit motor yang dilakukan oleh PT. Adira Finance sebagai leasing untuk memberikan kredit kepada debitur dengan jaminan fidusia. Sebagaimana contoh kasus yang terjadi di Magelang yang menjadi putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/PID/2012. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah bagaimana status hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dengan mengambil studi kasus PT. Adira Finance Cabang Magelang.
Penelitian ini dilakukan secara analisis kualitatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia dan dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 140/K/PID/2012 baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif.
Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh disimpulkan bahwa status hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak mendapatkan hak yang didahulukan dan tidak mempunyai titel eksekutorial terhadap benda yang belum didaftarkan dalam lembaga jaminan fidusia dan kekuasaan kreditur atas benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah kreditur tidak mempunyai kekuasaan terhadap benda tersebut sehingga apabila debitur cidera janji maka kreditur tidak dapat langsung mengeksekusi benda tersebut sehingga kreditur harus menggugatnya kepengadilan.