DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PUTUSAN TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan No. 310/Pidsus/2012/Pn.Idm, Putusan No. 128/Pidsus/2016/Pn.Sbw, dan Putusan No. 162/Pid.Sus/2015/Pn.Lsm)

ABSTRAKrnDalam Putusan Nomor 310/Pidsus/2012/Pn.Idm, Putusan Nomor 128/Pidsus/2016/Pn.SBW, Putusan Nomor 162/Pidsus/Pn.Lsm yang mana pelakunya dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, menstransmisikan dan dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik, dan melanggar Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sehingga perlu diteliti bentuk Disparitas apa yang terdapat dalam ketiga Putusan dan apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam ketiga Putusan tersebut telah sesuai dengan teori hukum pidana. Disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang sah.rnBentuk disparitas yang terdapat pada ketiga Putusan tersebut adalah Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis Hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama. Dasar pertimbangan setiap Hakim dalam memutus ketiga putusan tersebut berbeda mengenai hal yang memberatkan maupun yang meringankan, mengenai penggunaan teori hukum pidana (teori pemidanaan) dan juga terdapat beberapa pertimbangan hakim yang mengaca pada status sosial terdakwanya.rnKata Kunci : Disparitas Pidana, Dasar Pemidanaan, Teori Hukum Pidana.