Pembentukan Special Tribunal for the Lebanon (STL) dalam Kasus Tindak Pidana Terorisme Yang Terjadi di Lebanon

Pembentukan suatu lembaga peradilan merupakan salah satu bentuk penegakan hukum pidana secara langsung, yang dibuat untuk mengadili tindak pidana. Seperti halnya pembentukan Special Tribunal for the Lebanon yang dibuat untuk mengadili pelaku tindak pidana terorisme yang terjadi di Lebanon. Hal ini menarik untuk diteliti karena dibentuk Pengadilan Khusus Lebanon hanya untuk mengadili kasus terorisme di Lebanon. Adapun isu hukum yang diangkat adalah apakah jenis tindak pidana yang terjadi di Lebanon termasuk tindak pidana Internasional dan apakah pembentukan Special Tribunal for the Lebanon (STL) sudah tepat untuk menyelesaikan perkara tindak pidana di Lebanon.
Jenis penelitian bersifat normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) sedangkan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Kemudian hasil dari studi kepustakaan tersebut dianalisis sesuai dengan deskriptif untuk hasil yang mendalam, adapun bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa jenis tindak pidana yang terjadi di Lebanon termasuk jenis tindak pidana internasional hal ini dikarenakan tindak pidana terorisme tersebut memenuhi unsur Internasional dalam elemen tindak pidana yang dikemukakan oleh Bassiouni. Selain itu apabila mengacu pada konvensi Palermo 2000 bahwa salah satu unsur dari tindak pidana transnasional adanya lintas batas negara dan adanya kelompok kejahatan terorganisasi yang ikut campur dalam suatu tindak pidana yang terjadi. Pembentukan Special Tribunal for the Lebanon (STL) sudah tepat untuk menyelesaikan perkara tindak pidana di Lebanon, hal ini dapat ditinjau dari yurisdiksi dan prinsip dasar hukum pidana bahwa tindak pidana terorisme di Lebanon tidak bisa diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional karena tindak pidana terorisme di Lebanon tidak termasuk dalam yurisdiksi material. Selain itu Lebanon tidak meratifikasi Statuta Roma 1998 dan bukan merupakan negara pihak Statuta Roma 1998.