GUGATAN PRAPERADILAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PELAKU ANAK ( Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel

ABSTRAKrnBerawal dari kasus salah tangkap terhadap 4 anak FIKRI PRIBADI als FIKRI, BAGUS FIRDAUS als PAU, FATAHILLAH als FATA, ARGA PUTRA SAMOSIR als UCOK (selanjutnya disebut Para Pemohon) yang di tuduh melakukan pembunuhan terhadap salah seorang pengamen bernama Dicky Maulana pada tahun 2013 dan telah mendapatkan hukuman selama 2 tahun 7 bulan kemudian melakukan upaya hukum Banding yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sebelumnya, selanjutnya Kasasi tidak diterima dan Peninjauan Kembali menyatakan bahwa 4 anak tersebut tidak bersalah (dibebaskan). Oleh karena putusan bebas tersebut, 4 anak tersebut diwakili kuasa hukumnya mengajukan Permohonan Ganti Kerugian melalui Praperadilan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun harus ditolak karena kedaluwarsa.rnPutusan yang dianalisa yakni putusan Praperadilan dengan Nomor Perkara 76/Pid.Pra/2019/PN.Jak.Sel.rnMajelis Hakim menolak permohonan ganti kerugian para korban salah tangkap dengan alasan bahwa permohonan yang diajukan telah kedaluwarsa sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2015 yang menyatakan bahwa “tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau Salinan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Alasan Hakim yakni karena Petikan putusan sudah diterima oleh Kuasa Hukum Para Pemohon telah diterima sejak 11 Maret 2016. Sedangkan alasan kuasa hukum para pemohon baru mengajukan permohonan ganti kerugian karena Salinan Putusan baru diterima pada tanggal 25 Maret 2019, sehingga masih ada waktu untuk mengajukan permohonan ganti kerugian. Mengingat dalam Pasal tersebut terdapat frasa “atau” yang berarti dapat memilih apakah akan mengajukan permohonan dengan petikan putusan saja atau salinan putusan. Dalam hal ini terdapat keterlambatan dalam mengirimkan salinan putusan peninjauan kembali kepada penasehat hukum para terdakwa cq kuasa hukum para pemohon yaitu telah melebihi 30 hari sejak putusan diterima oleh Pengadilan.rnKata Kunci : Perlindungan Hukum, Ganti Kerugian, salah tangkap