PENGATURAN PEROLEHAN HAK MASYARAKAT DALAM REDISTRIBUSI LAHAN PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

Redistribusi tanah ialah beberapa tanah yang berada di penguasaan oleh negara dilakukan pembagian kemudian dinyatakan secara tegas menjadi obyek landreform dan diberikan kepada petani yang sudah dirasa memenuhi persyaratan bedasarkan aturan yang berlaku. Kemudian adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah yang menyebabkan konflik dengan aturan lain, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang membahas mengenai redistribusi lahan objek reforma agraria. Adapun metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode jenis hukum normatif, dengan pendekatan Perundang-undangan (Statue approach).rnrnHasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan redistribusi lahan objek reforma agraria yang dimuat dalam PP tentang Badan Bank Tanah dengan PerPres tetntang reforma agraria yang mengakibatkan timbulnya konflik aturan antara dua peraturan tersebut dalam pengaturan mengenai pengadaan tanah dan redistibusi lahan. PP no 64 tahun 2020 tentang Bank Tanah, reforma agraria hanya mendapatkan minimal 30% saja dari tanah negara. Hal ini mengakibatkan hilangnya hak masyarakat yang seharusnya mendapatkan hak atas tanah negara yang menjadi objek reforma agraria yang sekarang hak masyarakat dibagi atau diberikan kepada investor.