PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA PENERBANGAN YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN PEMBERANGKATAN

Pengangkutan udara merupakan salah satu cara untuk mengangkut penumpang ataupun barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan pesawat udara. Dalam pelaksanaan pengangkutan udara, hak-hak dari penumpang sebagai konsumen sering tidak terpenuhi seperti adanya keterlambatan penerbangan. Pada peraturan terkait penerbangan apabila alasan terjadinya keterlambatan penerbangan tidak termasuk dalam faktor cuaca dan teknis operasional, maka pengangkut sebagai pelaku usaha harus bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi atau ganti kerugian. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena dalam peraturan yang ada disebutkan bahwa yang mendapatkan kompensasi atau ganti kerugian adalah penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan lebih dari 30 menit, sedangkan untuk konsumen yang mengalami keterlambatan penerbangan kurang dari 30 menit tidak diatur. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan kriteria kerugian adanya keterlambatan penerbangan pada konsumen pengguna jasa pengangkutan udara dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen akibat adanya keterlambatan penerbangan pada jasa penerbangan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak diaturnya keterlambatan penerbangan kurang dari 30 menit dapat memberikan peluang kepada pengangkut sebagai pelaku usaha untuk dibebaskan dari tanggung jawab. Kemudian upaya hukum yang dapat ditempuh penumpang apabila terjadi keterlambatan penerbangan adalah penyelesaian secara non-litigasi melalui BPSK atau melalui jalur litigasi.
Kata kunci: perlindungan hukum, konsumen jasa pengangkutan udara, keterlambatan penerbangan