IMPLEMENTASI KEWENANGAN BUPATI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN PASAL 37 AYAT (6 UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi kasus Sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa Pamaroh, Kecamatan Kadur, Kabupate

Pemilihan kepala desa merupakan arena kontestasi politik demokrasi yang ditandai oleh mobilisasi berbagai sumber daya (modal) dan kekuasaan. Sumber daya kekuasaan dalam bentuk sosial, kultural, sampai sumber daya ekonomi yang menjadi dinamika konflik Pemilihan kepala desa secara konseptual sangat erat terkait dengan upaya untuk mewujudkan tujuan yang hakiki dari adanya otonomi pemerintahan desa itu sendiri, yaitu terciptanya pemerintahan desa yang demokratis dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga ikut mempengaruhi system pemilihan kepala desa. Berdasarkan Undang-undang Desa yang berlaku saat ini, Pilkades harus dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten dan kota. Permasalahan dalam Pilkades yang sering terjadi, salah satunya terkait dengan adanya perselisihan hasil Pilkades. Berdasarkan Pasal 37 ayat (6) yang menentukan bahwa “dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”. Ketentuan pasal tersebut mengamanahkan Bupati/Walikota untuk menyelesaikan Perselisihan hasil Pilkades.