PROSEDUR PENJATUHAN PIDANA BAGI PELAKU PERBARENGAN PERBUATAN TINDAK PIDANA

ABSTRAK
Penjatuhan pidana bagi pelaku perbarengan tindak pidana oleh majelis hakim di pengadilan sering menimbulkan permasalahan dilingkungan masyarakat, masyarakat beranggapan suatu keadilan yang seharusnya biasa ditunjukan oleh hakim melalui putusan pengadilan nyatanya belum terwujudkan, hal tersebut menimbulkan pertanyaan yang mendasar mengenai prosedur dan sistem yang seperti apa yang tepat digunakan untuk menentukan jumlah hukuman bagi pelaku perbarengan tindak pidana sehingga pelaku perbarengan mendapat hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan
Untuk menjawab permasalahan yang timbul mengenai masalah prosedur penjatuhan pidana bagi pelaku perbarengan tindak pidana, metode yang digunakan adalah metode Normatif (yuridis normatif), yaitu metode penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan Perundang-Undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 63 sampaidengan Pasal 71, yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
Prosedur penjatuhan pidana bagi pelaku perbarengan perbuatan pidana memiliki bermacam jenis dalam pengaturanya dan tiap-tiap jenis atau bentuk perbarengan tersebut dilandasi dengan sistem yang menjadi sebuah dasar bagi hakim untuk menentukan pemidanaan bagi seorang pelaku perbarengan tindak pidana, sistem-sitem tersebut antara lain, sistem kumulasi murni, sitem absorbsi murni, sistem kumulasi terbatas, serta sitem absorbsi yang dipertajam, Penggunaan sistem–sistem tersebut memiliki aturan yang berbeda-beda menurut jenis perbarengan yang dilakukan oleh seorang tertudu pelaku perbarengan perbatan pidana, oleh karenanya hakim harus teliti dan lebih berhati-hati dalam menentukan sistem yang tepat dalam menentukan penjatuhan pidana bagi pelaku perbarengan perbuatan pidana.

Kata kunci: Perbarengan, Sistem, Penjatuhan Pidana.