PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KAMPANYE OLEH CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014 DI KABUPATEN BANGKALAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012

ABSTRAK

Pemilihan Umum diawali dengan pengenalan diri partai politik peserta pemilihan umum dan para calon anggota legislatif yang diusung oleh partai politik atau perseorangan dan kemudian ditindak lanjuti dengan kampanye pemilihan umum, menurut pasal 1 ayat 29 UU No. 8 Tahun 2012 adalah “kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu”. Dalam pemilu ada kampanye untuk memperkenalkan visi dan misi dari seorang calon Anggota legislatif untuk mendapat dukungan dari kelompok atau perseorangan, tetapi dalam berkampanye ada aturan atau batasan tentang berkampanye atau larangan-larangan dalam kampanye. Larangan kampanye diatur dalam pasal 86 ayat 1, 2 dan 3 UU No. 8 Tahun 2012. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif, yakni penelitian dengan penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yakni; Pendekatan Statute Approach. yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, dan pendekatan Conseptual Approach, yaitu pendekatan dengan cara menelaah pandangan para sarjana-sarjana hukum dari negara di mana skripsi ini dibuat. penegakan hukum terhadap pelanggar terhadap calon anggota legislatif yang melanggar aturan kampanye masih kurang tegas dan kurang maksimal. Perlu adanya revisi atas sanksi atau aturan yang terdapat dalam UU No.8 Tahun 2012 ataupun PKPU N0.15 Tahun 2013. Perlu adanya sosialisasi yang lebih baik lagi terhadap para calon anggota legislatif beserta tim suksesnya tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama masa kampanye.