KEWENANGAN NEGARA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (Studi Kasus Kontrak Karya PT. Freeport di Papua)

Indonesia merupakan suatu Negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dimanfaatkan dengan cara dikelola yakni ditambang. Peratambangan di Indonesia sendiri dimulai sejak pemerintahan colonial belanda dan jepang. Para penjajah sangat tertarik dengan sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah. Indonesia dimata asing sangatlah berarti, karenanya tidak sedikit orang asing yang ingin mengunjungi pulau nusantara ini. Ketertarikan Negara lain terhadap sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah menjadi poin tersendiri oleh bangsa Indonesia, hal ini disebabkan kurang mendukungnya sumber daya manusia. Lemahnya sumberdaya manusia untuk meracik sumber daya alam yang melimpah di Indonesia membutuhkan Negara lain. Kebutuhan Indonesia terhadap Negara asing ini dimulai sejak orde baru.
Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana pertanggung jawaban Negara Republik Indonesia menurut prinsip-prinsip hukum internasional atas dampak kontrak karya PT. Freeport di papua? dan dapatkah kontrak karya ini dapat dibatalkan atau tidak?. Untuk mengetahui hal tersebut penulis menggunakan penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum adalah Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Bahan hokum yang digunakan, primer, sekunder, dan tresier, analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif.
Menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian dikorelasikan terhadap beberapa asas, teori dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga dalam penelitian ini dapat menghasilkan sebuah solusi, konklusi serta konsepsi ideal tentang hal-hal yang berhubungan dengan pertanggung jawaban Negara. Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah indonesia harus mensejahterakan rakyatnya dan membatalkan kontrak karya antara PT. Freeport dan Indonesia.