SAHNYA PENGGELEDAHAN TERHADAP DIREKTUR PT PELINDO II OLEH KEPOLISIAN

Penyitaan ini erat hubungannya dengan kewenangan Polri sebagai penyidik sering membutuhkan penyitaan meskipun sifatnya sementara, terutama bila adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana. Seperti halnya yang baru-baru ini terjadi penggeledahan dan penyitaan terhadap Direktur Pelindo III Sdr. Lino tanpa di sertai surat dari atasan dan tanpa adanya saksi dari warga setempat sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana padahal dalam suatu penggeledahan dan penyitaan sangat rawan sekali karena petugas dapat berbuat banyak diantaranya memasukkan barang bukti yang sebenarnya barang bukti tersebut bukan milik tersangka maupun terdakwa karena hanya untuk memperoleh bukti yang cukup maka petugas dapat melakukan itu.
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan dan peraturan Perundang-undangan KUHAP. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (statute approach) yaitu melakukan pendekatan dengan cara melakukan telaah, berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.dan Pendekatan kasus (case approach) yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Isu hukumnya adalah pertama penggeledahan dan penyitaan terhadap direktur PT Pelindo II ditinjau dari KUHAP, kedua sanksi bagi kepolisian yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggeledahan dan penyitaan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait penggeledahan dan penyitaan terhadap direktur PT Pelindo II ditinjau dari KUHAP Penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tindakan penggeledahan dan penyitaan di Kantor RJ Lino, Direktur Utama Pelindo II telah menyalahi aturan ketentuan yang berada dalam KUHAP khusunya Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 36, mengenai penggeledahan dan juga bertentangan dengan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 KUHAP yang mengutur tentang penyitaan.. Sanksi pelanggaran oleh aparat kepolisian terhadap tindakan penggeledahan dan penyitaan Pasal 167 dan Pasal 429 KUHP dengan sanksi hukuman penjara maupun denda.

Kata Kunci: Penggeledahan, Penyitaan Dan Kepolisian