KONSEKUENSI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945 adalah menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945. Dalam hal menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945, salah satu putusannya adalah Putusan nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-undang nomor 42 tahun 2008 terhadap terhadap Undang-undang Dasar 1945. Dari putusan tersebut, sangat menarik untuk dikaji sebab dalam putusannya Mahkamah Konstitusi memutuskan adanya pemilu serentak dan penundaan pemilu serentak tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas terhadap pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dan konsekuensi yuridis dari putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Adapun pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini dapat di analisis bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam hal menentukan apakah pasal yang dimohonkan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 berdasarkan penafsiran original intent dan penafsiran sistematis sudah tepat. Namun pertimbangan penundaan putusan masih kurang tepat. Selanjutnya, konsekuensi yuridis putusan tersebut adalah adanya kekosongan hukum, sehingga perlu adanya revisi atau perubahan Undang-undang, dan Pemberlakuan Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak Secara Praktek Tidak Bisa Dilakukan.