pencabutan hak dipilih sebagai wakil rakyat dalam perspektif hukum nasional indonesia

Pencabutan hak politik suatu sangsi pidana yang dimaksudkan untuk memberi hukuman yang adil bagi koruptor. Keberadaan hukuman pencabutan hak dipilih sebagai wakil rakyat saat ini, telah menjadi isu menarik perhatian para ahli hukum pidana dan lainnya yang menganggap hukuman pencabutan hak politik bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.
Perdebatan mengenai pencabutan hak dipilih sebagai wakil rakyat (pencabutan hak politik) yang saat ini terjadi menjadi sorotan media dan para hakim untuk memutus kasus korupsi yang marak sekarang ini. Dalam membahas mengenai eksistensi pencabutan hak politik kepada para koruptor terdapat dua arus (mainstream). Yaitu kelompok yang menginginkan penghapusan pencabutan hak politk secara keseluruhan dan kelompok yang ingin tetap mempertahankan pencabutan hak politik berlandaskan ketentuan hukum positif yang berlaku. Anggapan bahwa pencabutan hak politik melanggar Hak Asasi Manusia berhak mencalonkan diri untuk mejabat dalam pemilihan umum dan pejabat pablik, hak politik mendapatkan perlindungan hukum dan tiada yang dapat mengambil.
Pada prinsipnya dalam negara hukum ada jaminan perlindungan atas hak hak asasi Manusia, merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Artinya, jaminan perlindungan HAM dalam negara hukum seperti hak politik yang dalam pengertiannya dipilih dan memilih dalam jabatan pablik khususnya di Negara Indonesia, harus digunakan dengan menghargai hak hidup orang lain. Apapun yang diartikan atau dirumuskan dengan hak asasi, fenomena tersebut tetap merupakan suatu manifestasi dari nilai-nilai yang ada.

Kata kunci : pencabutan hak dipilih, Hak Sipil Politik