PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP JUAL BELI ORGAN TUBUH ANAK OLEH KELUARGA DI INDONESIA

ABSTRAK

Transplantasi atau dikenal pencangkokan organ atau jaringan tubuh manusia merupakan upanya untuk mencapai kesembuhan penyakit, dan menjadi salah satu penyembuhan alternatif yang paling dicari. Namun dalam tindakan medis transplantasi organ atau jaringan tubuh memiliki potensi untuk disalah gunakan oleh manusia yaitu dengan diperdagangkan. Perdagangan organ manusia tidak hanya dilakukan oleh pelaku penculikan melainkan ada juga yag dilakukan oleh keluarga miskin, dimana keluarga tersebut rela menjual organ tubuh untuk memperoleh upah demi menyambung kebutuhan hidupnya. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu tentang pertanggungjawaban pidana terhadap keluarga yang memperjualbelikan organ dan/ atau jaringan tubuh anak di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sendiri adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Adapun Pendekatan yang digunakan penulis dalam mengkaji permasalahan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan yang berlaku saat ini dan berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
Kasus perdagangan organ dan/ atau jaringan tubuh sudah banyak terjadi, masyarakat atau keluarga miskin adalah pihak yang sering tergoda dan menjadikan target utama perdagangan organ dan/ atau jaringan tubuh manusia di pasar gelap. Bahkan ada keluarga menjual anak kepada orang lain dan ada juga keluarga yang rela menjual organ tubuh anak kandungnya sendiri. Meskipun ketentuan yang mengatur tentang larangan dan sanksi terhadap perdagangan organ atau jaringan tubuh manusia sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yakni dalam Pasal 64 sampai Pasal 68, sedangkan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 192. Namun sampai saat ini kasus jual beli organ ini belum sama sekali masuk ke pengadilan. Hal seperti inilah sangat perlu adanya suatu upaya penegakan hukum yang tegas untuk menegakkan peraturan yang sudah ada, dan diperlukan adanya sebuah peraturan khusus diluar undang-undang kesehatan dalam menangani transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia, guna mengatasi dan mencegah tindak pidana perdagangan organ dan/ atau jaringan tubuh ini.

Kunci : Pertanggungjawaban, transplantasi, jual beli organ, anak.