Keabsahan Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Pada Kasus Korupsi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungai penuh No. PERK.09/PID/PN/2011/PN.SPN

Penerapan asas beban pembuktian terbalik dalam beberapa perkara korupsi telah menarik perhatian publik karena mengandung problema hukum tersendiri. Semisal dalam perkara yang menimpa H. Fausi Si’in dengan nomor perkara.09/Pid.Sus/20011/PN/SPN, yang mana penerapan pembuktian terbalik oleh majelis hakim dalam perkara ini diduga tidak sesuai dengan Undang-undang korupsi Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam skripsi ini, penulis mengangkat isu terkait dengan keabsahanan penerapan beban pembuktian terbalik pada kasus-kasus korupsi di Indonesia, serta kesesuaian penerapan asas tersebut dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian normatif, yang mana dalam mengkaji permasalahan yang diangkat menggunakan metode pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus (case approach). Sedangkan bahan hukum yang digunakan sebagai pisau analisis adalah bahan hukum primer, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang ada
Dari kajian yang dilakukan penulis diperoleh hasil bahwa Pembuktian terbalik dalam perkara pidana korupsi H. Fausi si’in pada hakekatnya telah menerapkan beban pembuktian terbalik karena syarat-syarat normatif yang ada dalam Undang-undang tindak pidana korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 tersebut telah terpenuhi. Namun demikian, dalam perkara tersebut beban pembuktian terbalik belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini nampak pada peran jaksa sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan cendrung lebih dominan. Dalam membuktikan dakwaan, hal ini tentunya belum syah dengan konsep pembuktian terbalik secara utuh. Penerapan beban pembuktian terbalik dalam kasus H. Fausi si’in secara normatif sudah tepat bahwa telah dipenuhi syarat-syarat untuk adanya pembuktian terbalik. Namun secara teoritis penggunaan pembuktian terbalik dalam kasus tersebut belum dirasa tepat mengingat beban pembuktian masih terfokus pada Jaksa Penuntut Umum.