KEWENANGAN TNI-AL DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA LAUT ILEGAL FISHING DALAM UNDANG-UNDANG PERIKANAN NO.4 TAHUN 2014 DI PERAIRAN LAUT INDONESIA

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan yang terjadi diwilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia dapat dilaksanakan oleh Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, akan tetapi terhadap pelaksanaan penegakan hukum dimaksud tidak hanya dilakukan oleh Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut melainkan dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah TNI-AL mempunyai kewenangan dalam melakakuan penyidikan di kawasan laut ?
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, serta ditambah dengan studi pustaka yang diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan peranan TNI Angkatan Laut dalam Bidang penegakan hukum
Bahwa pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut telah melakukan bebagai kebijakan, baik melalui kebijakan legislasi, yakni membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan mengenai keamanan wilayah perairan laut dan mengenai berbagai tindak pidana diwilayah perairan laut seperti tindak pidana perikanan, tindak pidana dibidang pelayaran. Maupun kebikajan membentuk forum atau badan tertentu yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pengamanan wilayah perairan laut, seperti Badan Koordinasi Keamanan Laut.
Penulis memberikan saran kepada Setiap aparat institusi penegak hukum, baik kepolisian, TNI Angkatan Laut, maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil hendaknya menyadari pentingnya koordinasi lintas sektoral guna mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut. Sehingga tercipta keseragaman pola tindak dan harmonisasi antara ketiga instansi dalam rangka penanganan tindak pidana perikanan

Kata Kunci :Peran, Tindak Pidana Tertentu, Kawasan Laut.