PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETAMBAK GARAM DI PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN

ABSTRAKrnrnrnKabupaten Pamekasan menjadi salah satu daerah penghasil garam terbesar di Indonesia dengan total produksi mencapai 312.061 Ton, salah satu daerah di Kabupaten Pamekasan yang terkenal dengan pertambakan garam yakni di Kecamatan Pademawu. Dengan pemanfaatan potensi yang dimiliki, perlu diimbangi dengan pengaturan secara khusus untuk memberikan kepastian dan perindungan hukum terhadap masyarakat terutama para pelaku usaha garam yang ada di Kecamatan Pademawu, dan sebagaimana kita telah ketahui bahwa terdapat Undang-undang No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam. Dalam praktiknya terdapat berbagai permasalahan, seperti kebijakan Impor garam, penggelapan hasil tambak garam yang dapat merugikan para pekerja tambak garam yang dapat menimbulkan kerugian, namun atas hal tersebut berdasarkan faktanya pengaturan yang ada mulai dari Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2019 belum mengatur aspek pidana terkait dengan bermacam-macam pelanggaran yang dapat merugikan para pelaku usaha tambak garam. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana peraturan perlindungan hukum petambak garam di Kabupaten Pamekasan ditinjau dari aspek pidana dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidananya.rnPenelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang menggunakanpendekatan dengan metode pendekatan yuridis sosiologi.rnHasil penelitian menunjukan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam belum mengatur terkait ketentuan pidana terhadap berbagai macam-macam pelanggaran yang dapat merugikan para pelaku usaha tambak garam, sehingga dalam hal pertanggungjawaban pidana terkait pelanggaran tersebut tidak dapat dilakukan.rnKata Kunci : Petambak Garam, Perlindungan Hukum, Aspek Pidana