PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG GALIAN C DI KABUPATEN BANGKALAN

ABSTRAKrnrnPenegakan hukum pidana lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum, individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi. Penegakan hukum di bidang pertambangan terkait kewajiban reklamasi lahan bekas tambang bagi pelaku usaha tambang saat ini telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Permasalahan penelitian ini meliputi penerapan sanksi pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang dimana kegiatan reklamasi merupakan kewajiban bagi pelaku usaha tambang namun fakta yang terjadi dilapangan tidak menunjukkan demikian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum pidana lingkungan terhadap reklamasi lahan bekas tambang galian C di Kabupaten Bangkalan serta faktor hambatan yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan deskriptif untuk menganalisa berjalannya peraturan perundang-undangan di masyarakat dengan terjun langsung ke objek yang akan diteliti. Setelah di adakannya penelitian di Kabupaten Bangkalan mendapati fakta bahwa kegiatan pertambangan khususnya pertambangan galian C yang terjadi saat ini masih banyak pelaku usaha tambang yang mengabaikan pelaksanaan reklamasi yang menjadi kewajibannya. Sehingga dalam hal ini sangat diperlukannya peran aparat penegak hukum serta instansi-instansi terkait agar pelaku usaha tambang menjalankan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.rnKata Kunci : Penegakan Hukum, Reklamasi, Pelaku Usaha Tambang