Kepastian Hukum Bagi Investor Atas Penggunaan Skema Bagi Hasil (Gross Split) di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Indonesia telah lama menggunakan skema Cost Recovery dimana biaya operasi ekplorasi dan
eploitasi minyak dan gas bumi akan digantikan oleh Pemerintah yang juga diatur dalam aturan
pelaksana kegiatan usaha hulu migas yakni PP Nomor 35 Tahun 2004. Sejak diterbitkannya
PerMen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, pemerintah
menggantinya dengan skema gross split. Tetapi, terdapat kontradiksi dalam substansi PerMen
tersebut yang bertentangan dengan PP Nomor 35 Tahun 2004. Adapun permasalahan dalam
penelitian ini terdapat dua macam. Pertama, apakah skema bagi hasil Gross Split di usaha hulu
minyak dan gas bumi yang digunakan oleh investor dengan Pemerintah berdasarkan PerMen
ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split tidak bertentangan dengan
PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Kedua, bagaimana
bentuk perlindungan hukum terhadap investor atas penggunaan skema bagi hasil.
Peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif dalam
penelitian ini dengan tipe pendekatan perundang-undangan serta studi kepustakaan.
Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, PerMen Nomor 8 Tahun 2017
bertentangan dengan PP Nomor 35 Tahun 2004 karena dalam substansi Pasal 56 PP tersebut
mengatur penggunaan skema Cost Recovery sedangkan sesuai dengan konsiderannya, PerMen
tersebut mengacu pada PP Nomor 35 Tahun 2004 yang mana menyebabkan ketidakpastian hukum
bagi investor. Kedua, bentuk perlindungan hukum dapat menggunakan PerMen Nomor 52 Tahun
2017 tentang perubahan PerMen Nomor 8 Tahun 2017 telah cukup mengatur mengenai
perlindungan hukum bagi investor jika terjadi sesuatu di luar kendali para pihak dengan
penambahan variabel split dan insentif serta dapat menggunakan klausula satibilasisi untuk
melindungi investor yang telah menananamkan modalnya sebelum aturan baru diterbitkan.