Analisis Putusan KPPU Nomor: 10/KPPU-L/2005 Dan Putusan KPPU Nomor: 09/KPPU-I/2018 Berdasarkan Konsep Kartel Menurut Doktrin Persaingan Usaha Dan Pengaturannya Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Konsep kartel secara penerapannya menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengalami beberapa perkembangan. Adanya doktrin-doktrin persaingan usaha yang berkembang memberikan berbagai definisi mengenai konsep kartel. Konsep kartel dari beberapa doktrin persaingan usaha memiliki perbedaan dengan adanya pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Putusannya. Pertimbangan Majelis Komisi pada Putusan KPPU Nomor: 10/KPPU-L/2005 dan Putusan KPPU Nomor: 09/KPPU-I/2018 tidak sesuai dengan konsep kartel menurut doktrin persaingan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (Legal Research). Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.rnHasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Majelis Komisi hanya memberikan pertimbangan berdasarkan unsur yang terdapat didalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam memutuskan dugaan pelanggaran kartel, namun pada pelaksanaannya kartel tidak berdiri berdasarkan ketentuan Undang-Undang saja melainkan konsep kartel juga diatur dalam doktrin persaingan usaha. Dalam memutus perkara kartel telah jelas Majelis Komisi hanya mempertimbangkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Majelis Komisi dalam memberikan pertimbangan didasarkan pada salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal, apabila unsur tersebut tidak terpenuhi Majelis Komisi tidak menyatakan pelaku usaha tersebut melanggar ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.