PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK LAHAN ATAS TERBITNYA SERTIFIKAT GANDA DI DESA KEDUNG WARINGIN, KECAMATAN BOJONG GEDE, KABUPATEN BOGOR

Tanah merupakan sumber daya yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pada praktiknya pendaftaran tanah belum sepenuhnya memberikan memberikan rasa aman kepada masyarakat, karena masih sering terjadi sengketa sertifikat tanah ganda. Seperti yang terjadi di Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor. Dalam permasalahan sengketa tersebut, penelitian ini meneliti apa faktor penyebab terjadinya sertifikat tanah ganda di Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, dan meneliti Apakah pemilik lahan memperoleh perlindungan hukum atas terbitnya sertifikat ganda. Adapun metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode jenis hukum empiris, dengan pendekatan pendekatan fakta (Fact Approach) . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya sengketa pertanahan di Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, adalah ketidak telitian dari tindakan Pejabat Kementerian Agraria dan Tataruang atau Kantor Pertanahan yang berwenang menerbitkan sertifikat, dan disebabkan oleh faktor adanya itikad tidak baik dari para pihak dan oknum yang ingin menguasai hak atas tanah tersebut. Selanjutnya, Perlindungan hukum terhadap pemilik lahan atas terbitnya sertifikat tanah ganda di Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, belum memberikan perlindungan kepada pemilik lahan atas hasil kesepakatan, karena pemilik lahan tidak bisa mendapatkan haknya untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan lahannya, sehingga tidak mendapatkan kepastian sesuai dengan pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPA serta Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendataran Tanah.