PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SEMUA UNSUR-UNSUR PASAL DALAM SURAT DAKWAAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 160/Pid.Sus/2015/PN.JBG)

Penjatuhan pidana pada Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2015/PN.JBG oleh Majelis hakim dalam pertimbangannya memilih dakwaan kesatu alternatif yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap terdakwa Muhammad Alamudin dan Jhonny Suhartono. Namun, secara keseluruhan dalam dakwaan kesatu alternatif Penuntut Umum menggunakan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junto Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga, Majelis hakim dengan sengaja tidak mempertimbangkan unsur yang dijuntokan atau turut didakwakan oleh Penuntut umum yaitu Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Isu hukum yaitu apakah Majelis hakim boleh memutus dengan tidak mempertimbangkan unsur pasal yang turut didakwakan atau dijuntokan yaitu Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
Dasar Hukum yang digunakan adalah Pasal 197 huruf h KUHAP yang berbunyi pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan. Kemudian dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
Hasil Penelitian adalah Majelis hakim seharusnya dalam pertimbangan hukumnya tetap mempertimbangkan apa yang telah termuat dari keseluruhan unsur-unsur yang telah menjadi satu kesatuan dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut umum. Sedangkan, dalam putusan ini terdakwa Jhonny Suhartono yang hanya terbukti membawa 2 (dua) buah pipet kaca, kemudian juga dijatuhkan pidana kepemilikan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Unsur Pasal, Putusan.