KONSTITUSIONALITAS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PAPUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

UUD NRI 1945 mengamanatkan dalam pasal 27 (1) bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 18B Ayat 1 UUD NRI 1945 yang menghormati keragaman, kekhususan, dan keistimewaan daerah-daerah di Indonesia dalam bingkai negara kesatuan, sehingga memberikan keistimewaan dalam mekanisme pemilukada di daerah. Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 12 huruf a menyebutkan bahwa Orang asli Papua lah yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur. Hal tersebut dikhawatirkan akan merugikan atau setidak-tidaknya berpotensi merugikan, karena membeda-bedakan persyaratan untuk menjadi kepala daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan studi pustaka lainnya yang berkaitan dengan pasal 12 huruf a UU RI No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat untuk menjadi calon kepala daerah harus Orang Asli Papua, tidak bertentangan dengan tujuan pemberian kekhususan dalam rangka UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang ada di Indonesia. Karena hal tersebut adalah syarat khusus yang dimiliki oleh Papua sebagai daerah otonom.
Kata Kunci : Otonomi khusus, kepala daerah, orang asli Papua.