Kewenangan Daerah Dalam Menyusun Kebijakan Penganggaran Untuk Pengembangan Wilayah Minapolitan Madura Dan Kepulauan

Dengan berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Kawasan Bromo, Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan juga didaamnya termasuk kawasan pendukung Madura dan kepulauan, maka kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan terutama dalam pengaturan penganggaran pengembangan daerah minapolitan Madura karena berdasar PerPres ini ditetapkan memiliki estimasi anggaran sejumlah 728 Milyar. Maka dari ini itu bagaimana kewenangan daerah dalam menyusun kebijakan serta bagaimana politik hukum penganggaran program pengembangan wilayah minapolitan Madura dan kepulauan.rn Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian normatif atau penelitian doctrinal. Adapun untuk pendeketannya menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach) dengan analisis bahan hukum secara deskriptif atau setelah penulis memperoleh bahan-bahan hukum, kemudian dianalisa dan dikaji untuk selanjutnya di rangkum sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.rn Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun ataupun membuat kebijakan didalam penganggaran program pengembangan kawasan minapolitan Madura dan kepulauan memiliki kewenangan dan berhak membuat kebijakan. Daerah yang berwenang adalah daerah tingkat satu yaitu Pemerintahan Provinsi. Sedangkan untuk daerah lingkung Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan dalam memberikan kebijakan terhadap daerah pesisir dalam hal ini kawasan minapolitan, namun didalam hal penyusunan kebijakan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bisa memberikan kontribusinya dengan ikut andil dalam Koordinasi penyusunan Rencaana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil pada kawasan yang Kabupaten/Kota miliki. Selanjutnya untuk politik hukum penganggaran diatur dalam beberapa kebijakan peraturan yang menyinggung terkait pedoman didalam penyusunan perencanaan program pengembangan kawasan Minapolitan.