MENGUNGKAP GREEN BUDGETING PADA PEMERINTAH DAERAH

Sisi lemah dalam pelaksanaan peraturan perundangan lingkungan hidup yang menonjol adalah masalah anggaranTujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bangkalan dalam mengaloksikan anggaran lingkungan hidup (green budgetting) di APBD, permasalahan apa saja yang menghalangi pengalokasian anggaran untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta bagaimana cara yang dapat ditempuh untuk optimalisasi green budgetting tersebut.
Green budgetting serta pelaksanaannya di KabupatenBangkalanbelumterlaksanasecaramaksimal. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengalami beberapa permasalahan dalam mewujudkan green budgetting yang memadai yaitu keterbatasan anggaran (APBD) Kabupaten Bangkalan. , komitmen dari pimpinan Kabupaten Bangkalan dalam mewujudkan green budgetting yang memadai,tidak adanya aturan tegas tentang anggaran minimal pengelolaan lingkungan hidup dan perencanaan anggaran tidak melibatkan komunitas peduli/pecinta lingkunganserta kurangnya Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Optimalisasi Green Budgetting di Kab. Bangkalan dapat dilakukan dengan menambah anggaran, penegasan komitmen Kepala daerah, adanya aturan tegas alokasi anggaran minimal, pelibatan masyarakat dalam perencanaan Green Budgetting serta meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kepala Daerah maupun pemangku kebijakan lainnya dalam membuat kebijakan green budgetting dalam APBD.