ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN YANG TIDAK MENGIKUTI PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 2/PDT.G/2015/PN.LMG

ABSTRAK
Mekanisme proses persidangan hukum acara perdata yang panjang dan tidak sederhana tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Untuk mengatasi hal tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Tetapi setelah dikeluarkannya PERMA tersebut masih ada penggugat yang tidak menggunakan PERMA tersebut contohnya adalah putusan pengadilan nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Lmg. Hal yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apakah Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Lmg sudah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan apakah Putusan Pengadilan yang tidak mengikuti ketentuan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 mempunyai kekuatan hukum.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach).
Hasil penelitian ini adalah Alasan Pengadilan tidak mengikuti tata cara penyelesaian perdata secara sederhana dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Lmg dikarenakan kepaniteraan bagian perdata tidak bisa memaksa Penggugat untuk mengikuti ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan tidak adanya kewenangan hakim untuk mengeluarkan penetapan yang menyatakan gugatan dibawah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) wajib mengikuti ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015, oleh karena itu Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Lmg tidak sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Serta putusan pengadilan tersebut tetap sah dan berkekuatan hukum karena diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 184, 178, 163, 182, 183 HIR. Maka demikian penulis menyarankan agar ketentuan memaksa dari PERMA Nomor 2 Tahun 2015 diperjelas agar PERMA tersebut berlaku efektif dan adanya perubahan PERMA tersebut terkait kewenangan hakim yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (3).

Kata kunci : hukum acara - gugatan sederhana – PERMA