Urgensi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Wisata Desa (Studi Kasus di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu KAaupaten Pamekasan)

Pemberdayan masyarakat merupakan kegiatan atau upaya untuk menguatkan daya dari individu ataupun kelompok masyarakat agar mereka berdaya. Urgensi atau pentingnya pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan karena terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberdayaan masyarakat. Mulai dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, hingga Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 2 Tahun 2019. Maka dari itu dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, sangat penting pemberdayaan masyarakat untuk dilakukan terutama pada masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan melihat partisipasi masyarakat itu sendiri melalui pembangunan dan pengelolaan wisata desa. Permasalahan penelitian ini meliputi konsep wisata desa dan kendala-kendala dalam pengimplementasian pemberdayaan masyarakat di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Metode penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris yang menggunakan pendekatan perundangundangan dan pendekatan fakta.rnHasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa konsep wisata desa dimata masyarakat umum khususnya masyarakat Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sama halnya dengan konsep desa wisata. Dan konsep yang digunakan masyarakat (pengelola) wisata desa yaitu konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagaimana dalam Peratuan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, karena disisi lain daerah Kabupaten Pamekasan belum memiliki peraturan daerah terkait wisata. Disamping itu dengan adanya potensi wisata yang dimiliki Desa Padelegan, maka dari itu dilakukan pemberdayaan masyarakat melaluli partisipasi masyarakat dalam membangun dan mengelola potensi wisata tersebut. karena sangat penting dilakukannya pemberdayaan masyarakat, salah satunya dilakukan melalui pembangunan dan pengelolaan wisata desa.