SANKSI PIDANA PAPARAZI DI INDONESIA

Citra seseorang merupakan bagian wajah dari tatanan kehidupan
bermasyarakat dan hukum, namun bagaimana jika citra tersebut diambil dan
dimanipulasi baik secara visual atau verbal pada publik untuk kepentingan pribadi
atau keuntungan komersial oleh pelaku yang tidak bertanggungjawab. Hal
tersebut dapat menimbulkan banyak kerugian dan korban pidana karena perbuatan
tersebut. Sedangkan orang yang biasa melakukan hal tersebut disebut sebagai
paparazi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami paparazi di Indonesia
beserta dengan pemidanaan berdasarkan hukum pidana di Indonesia dan
mengetahui sanksi pidana paparazi di Indonesia berdasarkan kodifikasi hukum
pidana yang ada di Indonesia.
Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode penelitian hukum normatif, sebab terdapat kekosongan hukum terkait
dengan sanksi pidana paparazi di Indonesia. Kekosongan hukum tersebut
membuat pemidanaan paparazzi di Indonesia perlu menggunakan ketentuan
pidana dalam undang-undang secara umum, dan paparazi tidak tunduk dalam
hukum pidana pers di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan yaitu
pendekatan secara undang-undang dan pedekatan secara konseptual.
Hasil penelitian ini akan disajikan secara tertulis, dan menegaskan bahwa
paparazi masih dapat dipidana di Indonesia, meski tidak ada ketentuan hukum
pidana yang terpadu terhadap perbuatan pidana paparazi ini secara subyektif
ataupun obyektif. Meski saat ini pidana pers tidak mengatur pemidanaan terhadap
paparazi, pemidanaan paparazi dapat menggunakan ketentuan pidana dalam
undang-undang di luar KUHP ataupun di dalam KUHP.
Kata kunci: paparazi, pers, tindak pidana, sanksi pidana dan pemidanaan.