FIAT EKSEKUSI SEBAGAI SYARAT MUTLAK ATAU RELATIF DALAM PARATE EXECUTIE HAK TANGGUNGAN (Studi Putusan Nomor 56/Pdt.G 2010/PN.Mkl dan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2013/Pn.Psp)

Bank sebagai penyedia dana membutuhkan jaminan saat menyalurkan kredit
kepada debitur. Adanya perjanjian pinjam meminjam uang tersebut bank
membutuhkan alternatif pemenuhan prestasi apabila debitor cidera janji yakni
melalui cara eksekusi. Salah satu cara eksekusi jaminan hak tanggungan adalah
melalui parate executie. Dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan
mengenai fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri termasuk syarat mutlak atau
relatif saat melakukan permohonan parate executie hak tanggungan kepada
KPKNL. Hal ini dikarenakan adanya ketidakjelasan norma parate executie dalam
Pasal 6 UUHT. Permasalahan ini terlihat dari banyaknya gugatan yang melibatkan
KPKNL hingga mencapai 1500 gugatan di tahun 2013. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan meggunakan metode
analisis preskriptif yakni memberikan argumentasi mengenai apa yang seharusnya
dilakukan atas hasil penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada atau
tidaknya fiat eksekusi tergantung cara eksekusi yang digunakan kreditur. Apabila
menggunakan cara parate executie maka tidak diperlukan fiat eksekusi, jika
berdasarkan titel eksekutorial maka bersifat mutlak. Terdapat perbedaan
pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 56/Pdt.G/2010/PN.Mkl yang
menyatakan bahwa eksekusi yang dilakukan tergugat melalui parate executie sah
berdasarkan hukum sedangkan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2013/PN.Psp menyatakan
permohonan eksekusi berdasarkan parate executie yang dilakukan oleh tergugat
kepada KPKNL tidak sah secara hukum dan merupakan perbuatan melawan
hukum. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 56/Pdt.G/2010/PN.Mkl telah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Hak
Tanggungan dan Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sedangkan pertimbangan hakim
dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2013/PN.Psp menurut peneliti kurang cermat dan
teliti dalam menerapkan ketentuan lelang eksekusi dengan cara menjual atas
kekuasaan sendiri (parate executie).

Kata Kunci : Fiat Eksekusi, Hak Tanggungan, Parate Executie