TINJAUAN YURIDIS PERLAKUAN SAMA PEMERINTAH TERHADAP ANAK USAHA HOLDING BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN),DENGAN BUMN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2016 SERTA PERTANGGUNG JAWABANYA TERHADAP NEGARA

Abstrak
Perlakuan sama terhadap anak usaha holding BUMN dengan BUMN dalam PP Nomor 72 Tahun 2016 Pasal 2A ayat (7), menimbulkan permasalahan hukum, dikarenakan dalam anak usaha holding BUMN sudah tidak terdapat penyertaan modal negara,karena sudah beralih ke induk usaha holding BUMN sehingga apakah anak usaha holding BUMN, yang diperlakukan sama dengan BUMN tetap tunduk pada UU BUMN, dan dalam hal apa saja anak usaha holding BUMN yang mendapat perlakuan sama dengan BUMN memiliki tanggung jawab terhadap keuangan negara serta tanggung jawab sosial dan lingkungan Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yang kemudian dianalisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa status anak usaha holding BUMN yang diperlakukan sama dengan BUMN sudah tidak berstatus sebagai PT.BUMN dan menjadi perseroan biasa, sehingga tidak lagi tunduk pada UU BUMN, tetapi tunduk UUPT. Beralihnya saham Negara ke induk usaha holding mengakibatkan anak usaha holding BUMN sudah tidak memiliki penyertaan modal negara, meskipun demikian, selama anak usaha holding BUMN dalam berusaha memenuhi unsur UU Keuangan Negara, BPK tetap berwenang mengawasi dan meminta pertanggung jawaban keuangan terhadap anak usaha holding BUMN. Dalam hal kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan anak usaha holding BUMN tunduk pada UU PT yang diperkuat PP Nomor 42 Tahun 2012 juga tidak memiliki kewajiban melaksanakan program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan yang merupakan kewajiban bagi BUMN (Peraturan Menteri BUMN PER-02 /MBU/7/2017).

Kata Kunci : Holding BUMN, Perlakuan Sama, anak usaha,