DISKRIMINASI PENEGAKAN HUKUM TERKAIT DENGAN PRIVATE PARTY OLEH LGBT BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA

ABSTRAKrn LGBT merupakan singkatan dari “Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender”. keberadaan komunitas LGBT ini mendapatakan banyak pertentangan di kalangan masyarakat baik pro dan kontra. Pihak LGBT menyatakan orientasi seksual adalah hak asasi manusia sebagai dasar tuntutan mereka serta menjadikan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai dasar manusia yang satu terhadap yang lain untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini kelompok LGBT menjadi kelompok yang dikategorikan minoritas dan mendapatkan diskriminasi oleh masyarakat di Indonesia. Salah satu bentuk diskriminasi tersebut ialah penangkapan LGBT yang sedang melakukan Private Party. Permasalahan dalam penangkapan tersebut tidak sesuai KUHAP dan tidak tepat menjatuhkan pasal pemidanaan yakni Pasal 296 KUHP. Penelitian ini mengkaji isu hukum guna mengetahui apakah private party yang dilakukan LGBT melanggar Pasal 296 KUHP serta apakah terjadi diskriminasi terhadap LGBT dalam penangkapan private party dalam kasus tersebut.rn Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah metote pendekatan perundang-undangan (statue apporoach). Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penggerebekan atau penangkapan private party LGBT tidak dapat dikenakan dengan Pasal 296 KUHP. Oleh karena, kegiatan yang dilakukan para LGBT tersebut bukan perbuatant yang menyediakan tempat untuk melacur dengan tujuan mencari keuntungan. Mereka mengadakan private party LGBT untuk melakukan hubungan seksual yang bertujuan untuk dinikmati sendiri. Bahwa tindakan kepolisian melakukan diskriminasi terhadap para LGBT terletak sejak dimulainya prosedur penangkapan hingga tidak memperoleh perlindungan hak-hak tersangka serta para LGBT tidak mendapatkan bantuan hukum. Dalam hal ini pihak kepolisian telah melakukan perbuatan sewenang-sewenang dan perbuatan tersebut tidak sesuai dengan KUHAP.rnKata Kunci: LGBT, Diskriminasi, dan Private Party