PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEHARI-HARI BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA

Secara konstitsional keberadaan pemerintah daerah diatur dalam ketentuan
pasal 18 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secretariat
daerah adalah unsur staf kabupaten dipimpin oleh seorang sekretaris daerah yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Sekretariat daerah
mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan administrasi,
organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrative kepada
seluruh perangkat daerah. Secretariat mempunyai fungsi pengkoordinasian
perumusan kebijakan pemerintah daerah, peyelenggaraan administrasi
pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur keuangan, prasarana, dan sarana
pemerintahan daerah. Jabatan sekretaris daerah merupakan jabatan yang langsung
berhubungan dengan proses terselenggaranya pemerintahan daerah secara umum.
Keberadaan sekretaris daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.
Metode penelitian yang digunaakan dalam penulisan ini adalah penelitian
hukum normative, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
perundang-undangan dengan bahan hukum , bahan hukum primer, bahan hukuk
sekunder, kemudian metode analisi bahan hukum yang digunakan yaitu deskriptif
analisis yang khusus mengkaji atau menganalisa permasalahan yang diteliti.
Hasil penelitian ini menunjukkan dalam pernyelenggaraan pemerintahan
daerah pada prinsipnya kedudukan sekretaris daerah dapat dilihat dari dua aspek
yakni yang pertama sekretaris sebagai perangkat daerah sebagaimana, diatur
dalam ketentuan pasal 209 ayat
Kata kunci: Pertanggungjawaban, Kedudukan, penyelenggaraan
pemerintahan daerah.