PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TERCEMARNYA SUNGAI DI PASONGSONGAN KABUPATEN SUMENEP AKIBAT PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN

ABSTRAKrnPermasalahan di dalam lingkungan hidup yaitu kurangnya keperdulian masyarakat terhadap lingkungan itu sendiri, dengan adanya perubahan sosial maka perubahan gaya hidup dan kebutuhan masyarakat yang berlebihan sehingga membuat pencemaran lingkungan semakin pesat, seperti pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat banyak adalah dengan membuang sampah tidak pada tempatnya. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh tumpukan sampah khususunya sampah rumah tangga yang terdapat disepanjang sungai yang berada di Pasongsongan Kabupaten Sumenep ini mempengaruhi aliran sungai dan dapat mencemari lingkungan. Sehingga, diperlukan penegakan hukum pidana lingkungan atas penyebab pencemaran lingkungan Jenis penelitian yang dilakukan yaitu jenis penelitian hukum normatif-empiris (applied law research), dengan pendekatan Perundang-undangan, terhadap pendekatan tersebut dilakukan untuk meneliti kasus ataupun dapat meneliti terhadap problematika di masyarakat yang timbul dan sudah atau sedang terjadi di masyarakat, yang nantinya kasus juga dapat di telaah dan dikaji lebih lanjut yang berdasarkan tata peraturan perundang-undangan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari aspek substansi pengaturan hukum nya terkait tindakan pidana membuang sampah tidak pada tempat yang disediakan yakni membuang sampah di sungai Pasongsongan Kab. Sumenep telah diatur di dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah Pasal 29 Ayat (1) huruf e dan ketentuan terkait pemberian sanksi telah diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Bupati Kab. Sumenep Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 16 dengan ketentuan sanksi pidana nya berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Namun, dalam pelaksanaannya belum dilaksanakan dan masih banyak dijumpai pelanggaran hingga saat ini di sungai Pasongsongan Kab. Sumenep. Selebihnya terkait penegak hokum masih pasif, sarana prasarana kurang memadai dan kebiasaan masyarakat dan tidak sadar akan pentingnya menjaga lingkungan mendorong pencemaran lingkungan atas sampah.rnrnKata kunci : Sampah, Pasongsongan, Pidana Lingkungan.