LANGKAH PREVENTIF PEMERINTAH DAN ANALISIS PASAL 35 UU ITE TERHADAP PENYALAHGUNAAN VIRTUAL PRIVAT NETWORK

Pengguna internet semakin meningkat, bersama peningkatan beriringan
dengan sulitnya membatasi kebebasan yang ada dalam internet. Penyalahgunaan
seringkali terjadi salah satunya virtual privat network yang merupakan bagian dari
teknologi yang muncul bersama dengan kemajuan zaman yang banyak digunakan
untuk kejahatan. Indonesia merupakan pengguna virtual privat network terbesar di
dunia sehingga perlunya tindakan dari pemerintah terkait pengawasan terhadap
penggunaan virtual privat network.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan
pendekatan perundaang-undangan dan konseptual. Penggunaan pendekatan
tersebut untuk mengetahui upaya preventif dan represif dalam analisa pasal 35
untuk menangani penyalahgunaan virtual privat network. Bahan hukum yang
digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan dan buku dan hasil
publikasi dari media atau individu yang berkaitan dengan virtual privat network
serta kamus bahasa Indonesia. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penafsiran hukum gramatikal.
Hasil dari penelitian ini untuk lamgkah preventif pemerintah diharapkan
segera melakukan upaya untuk mencegah penyalahgunaan virtual privat network
dengan melalui tindakan nyata di kerenakan pemerintah belum melakukan hal
tersebut. Untuk langkah hukum represif yaitu dalam Undang-undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008
dalam pasal 35 dan 1 dapat dijadikan dasar hukum dalam penindakan dengan
memerlukan tafsir lebih dalam dan pemerintah harus memberikan perlindungan
hukum terhadap pengguna VPN yang berhak di peraturan yang ada.

Kata Kunci : Preventif, Represif, VPN, Penyalahgunaan