PENGATURAN KELEMBAGAAN NEGARA DALAM BIDANG NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN OBAT TERLARANG DI INDONESIA

Penelitian ini mengkaji tentang Pengaturan Kelembagaan Negara Dalam
Bidang Narkotika, Psikotropika, Dan Obat Terlarang Di Indonesia . Penelitian ini
berfokus pada Pengaturan lembaga negara yang menangani Narkotika, Psikotropika,
Dan Obat Terlarang Di Indonesia. Penelitian ini mengkaji antara lembaga POLRI dan
BNN yang memiliki kewenangan sama dalam menangani Narkotika, Psikotropika,
Dan Obat Terlarang di Indonesia.
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif,
adapun pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan perundangundangan
dan
pendekatan
konsep.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait Pengaturan Kelembagaan
Negara Dalam Bidang Narkotika, Psikotropika, Dan Obat Terlarang Di Indonesia
menghasilkan, pertama, wewenang antara POLRI dan BNN, dalam hal untuk
menangani Narkotika, Psikotropika dan Obat terlarang. Terdapat kesamaan dalam
wewenang tersebut terutama dalam hal penyidikan, pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika. Adanya
persamaan kewenangan kedua lembaga tersebut dapat menimbulkan tumpang tindih
kewenangan. Kedua, kewenangan untuk menangani narkotika seluruhnya diberikan
kepada BNN,sehingga BNN menjadi lembaga negara yang tidak diatur dalam UUD
NRI Tahun 1945 sebagai lembaga bersifat independen yang berfungsi sebagai
penyeimbang dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
Kata Kunci : Pengaturan Lembaga, Kelembagaan Negara, Bidang Narkotika
Psikotropika Dan Obat Terlarang Di Indonesia.