PELAKSANAAN KETENTUAN PENGGUNAAN PRAMUWISATA LOKAL DI KABUPATEN SUMENEP BERDASARKAN PERATURAN BUPATI (PERBUP) SUMENEP NOMOR 63 TAHUN 2021

ABSTRAKrnPemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pramuwisata dengan tujuan meningkatkan pengalaman wisatawan dari luar daerah melalui layanan komunikasi yang informatif. Namun, pelaksanaannya tidak sesederhana yang diatur dalam aturan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengevaluasi ketentuan penggunaan pramuwisata lokal bagi bus pariwisata di Kabupaten Sumenep telah sesuai dengan Pasal 9 Perbup Sumenep Nomor 63 Tahun 2021. Selain itu, penting juga untuk memahami akibat hukum bagi penyelenggara pariwisata yang tidak menggunakan pramuwisata lokal.rnPenelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action yang terjadi dalam masyarakat. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan cara melakukan analisis terkait substansi Perbup Nomor 63 Tahun 2021 yang dikaitkan dengan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif karena akan diberikan gambaran dan dipaparkan terkait pelaksanaan ketentuan penggunaan pramuwisata lokal di Kabupaten Sumenep Menurut Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan penggunaan pramuwisata lokal bagi bus pariwisata di Kabupaten Sumenep tidak terlaksana sebagaimana ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 karena ternyata bus pariwisata yang tidak menggunakan pramuwisata lokal tetap diperbolehkan berwisata di Kabupaten Sumenep tanpa ada larangan, namun hanya diharuskan mengajukan laporan terlebih dahulu untuk berwisata di salah satu destinasi di Kabupaten Sumenep. Sedangkan akibat hukum bagi penyelenggara pariwisata yang tidak menggunakan pramuwisata lokal tidak diatur secara tegas dan jelas dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021, sehingga tidak terdapat sanksi yang pasti bagi penyelenggara pariwisata yang tidak menggunakan pramuwisata lokal tetap diperbolehkan berwisata di Kabupaten Sumenep.rnKata Kunci : pelaksanaan aturan; pramuwisata lokal; pariwisata Sumenep