PENEGAKAN HUKUM TERHADAP USAHA KARAOKE DI KABUPATEN JOMBANG

ABSTRAKrn Penegakan hukum terhadap usaha karaoke di Kabupaten Jombang dapat menjadi topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Karena terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi pada usaha karaoke di Jombang, seperti tidak memiliki izin usaha, minum- minuman keras hingga praktik prostitusi. Sehingga timbul pertanyaan bagaimana upaya penegakan hukum terhadap usaha karaoke Di kabupaten Jombang?. Penegakan hukum ini mengacu pada Peraturan Daerah yang meliputi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang. Penegakan hukum terkait usaha karaoke ini juga memperhatikan beberapa faktor, yaitu Faktor Hukumnya, Faktor Penegakan Hukum, Faktor Masyarakat, Faktor sarana dan Fasilitas, dan faktor Kebudayaan yang ada di Kabupaten Jombangrnrn Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. metode ini melakukan penelitian lapangan dengan melihat penerapan peraturan – peraturan tersebut dalam praktiknya di masyarakat. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologi hukum, menganalisis mengenai keefektifan bekerjanya hukum dalam seluruh struktur masyarakat digabungkan dengan pendekatan perundang-undangan. Dimana pendekatan ini menganalisa aturan yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman adanya pelanggaran pada usaha karaoke di Kabupaten Jombang, sehingga perlu dilakukan penelitian penegakan hukumnya memalaui beberapa faktor menurut Soerjono Soekanto, yaitu Faktor hukumnya, faktor penegakan hukum itu sendiri, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dalam penegakan hukum yang dilakukan juga belum mencapai hasil yang konkrit. Karena dari beberapa faktor tersebut juga menjadi alasan sebagai tidak taat hukum.rnKata kunci : Usaha Karaoke, Penegakan Hukum