Co-Branding Sebagai Solusi Pelindungan Hukum Produk Ekonomi Kreatif Daerah di Kabupaten Bangkalan

Hak kekayaan intelektual memberikan pelindungan yang eksklusif sebagaimana dalam pelindungan merek. Dengan melakukan pendaftaran merek, sebuah produk ekonomi kreatif akan mendapatkan pelindungan hukum secara represif. Tujuannya untuk menjaga produk ekonomi suatu daerah tetap memiliki identitas dan menghindari adanya cela pelaku usaha yang menduplikasi produk dengan mereknya sendiri. Namun tidak semua pelaku ekonomi kreatif telah mendaftarkan mereknya karena tidak terlepas dari berbagai hambatan yang dialami. Hambatan dalam pendaftaran merek juga dialami oleh sebagian pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Bangkalan. Keberadaan produk hukum daerah menjadi salah satu upaya untuk memberikan kemudahan dalam pendaftaran merek terutama bagi pelaku ekonomi kreatif yang mengalami hambatan sekaligus memberikan pelindungan hukum kepada masyarakat khususnya pelaku ekonomi kreatif. Sebagaimana Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan pelindungan merek yang diinisiasi daerah dengan konsep co-branding dalam sebuah Peraturan Gubernur. Hingga saat ini belum ada produk hukum daerah tentang pelindungan hak kekayaan intelektual khususnya merek di Kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsep penggunaan merek sebagai co-brandingrndalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan mengetahui pandangan stakeholder dan pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Bangkalan mengenai penerapan pengaturan co-branding kedepannya. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan fakta, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan.rnHasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan merek sebagai co�branding lebih dekat dengan konsep merek kolektif. Produk hukum daerah di Kabupaten Bangkalan tentang pelindungan merek belum ada wacana pembuatan dan mengenai konsep penggunaan merek sebagai co-branding produk daerah belum dapat diterapkan dalam waktu dekat.