KONTRADIKSI PENGATURAN PERKAWINAN ANAK DI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat bermanfaat di masa depan. Hak anak itu sendiri merupakan hak asasi manusia seperti mengenai hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serta hak atas perlindungan dari kekerasan termasuk kekerasan seksual. Batas usia minimum perkawinan anak yang secara jelas terdapat dalam UU Perkawinan nyatanya tidak berlaku absolut sebab terdapat dispensasi perkawinan. Hal ini membuka kesempatan bagi orang tua maupun pihak manapun untuk mampu menempatkan anak agar melakukan perkawinan. Bakan berdasarkan data dari UNICEF, State of The World’s Children tahun 2016, perkawinan anak di Indonesia menduduki peringkat ke-7 di dunia. UU TPKS dalam hal ini berupaya untuk menutup kekerasan seksual terhadap anak yakni berupa pemaksaan perkawinan anak. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji dua isu yang saling berkaitan yakni : posisi konradiksi aturan perkawinan anak dalam UU TPKS dan UU Perkawinan serta mengkaji ketepatan pengaturan perkawinan anak dikatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS.rnrnPenelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendektan konsep. Pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan terhadap peraturan hukum terkait perkawinan anak. Sedangkan pendekatan konsep ialah mengacu pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin mengenai perkawinan anak. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diketahui bahwa terjadi inkonsistensi pengaturan mengenai perkawinan anak di Indonesia yang mana hal ini berimplikasi terhadap penegakan hukum itu sendiri. Selain itu perkawinan yang merupakan ranah hukum perdata menjadi kurang tepat diatur dalam hukum pidana, dan pemidanaan terhadap pelaku pemaksaan perkawinan tidak mencerminkan hukum pidana sebagai ultimum remedium.rnrnKata Kunci : Perkawinan Anak, Dispensasi, Pemaksaan Perkawinan, Kekerasan Seksual.