PERBANDINGAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NITROUS OXIDE UNTUK TUJUAN REKREASIONAL DI INDONESIA DAN BELANDA

Penyalahgunaan nitrous oxide (N₂O) untuk memperoleh efek psikoaktif melalui penggunaan rekreasional menimbulkan persoalan dalam perspektif hukum pidana karena zat tersebut memiliki karakteristik sebagai barang dengan fungsi ganda. Di satu sisi, N₂O memiliki penggunaan yang dibenarkan dalam bidang medis dan pangan, sedangkan di sisi lain dapat disalahgunakan yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada keterbatasan pengaturan hukum pidana Indonesia dalam menjangkau penyalahgunaan N₂O untuk tujuan rekreasional serta perbandingannya dengan pengaturan hukum pidana Belanda.rn Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta penelusuran sumber hukum yang berkaitan dengan pengaturan nitrous oxide di Indonesia dan Belanda. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji kedudukan hukum, batas kriminalisasi, bentuk pertanggungjawaban pidana, serta penerapan prinsip subsidiaritas dan proporsionalitas.rn Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki pengaturan terhadap penggunaan N₂O dalam bidang tertentu, namun belum terdapat ketentuan pidana khusus yang mengatur penyalahgunaannya untuk tujuan rekreasional. Kondisi tersebut menyebabkan penerapan hukum pidana masih bergantung pada ketentuan lain yang relevansinya bersifat terbatas. Berbeda dengan Indonesia, Belanda mengatur N₂O melalui Lijst II Opiumwet dengan tetap memberikan pengecualian terhadap penggunaan yang sah. Pengaturan Belanda dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Indonesia dalam membentuk kebijakan hukum pidana yang lebih spesifik melalui penentuan batas kriminalisasi, pembedaan penggunaan legal dan penyalahgunaan, serta penerapan sanksi yang proporsional.