POLITIK HUKUM KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, berserikat, berkumpul, bahkan untuk berorganisasi merupakan bagian dari hak warga Negara yang dijamin Negara. Berdasar ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945, Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Keberadaan Organisasi Kemasyarakayan yang ada di Indonesia dipandang sebagai bentuk pengabdian dari masyarakat kepada Negara dan kepada masyarakat sendiri dalam mengembangkan demokrasi dengan menunjukan semangat menyatukan kelompok-kelompok masyarakat. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum merupakan sarana untuk pengendalian sosial yang mencakup segala proses baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan dengan tujuan untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan sehingga menjamin adanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. berdasarkan hal tersebut penulis menemukan persoalan tentang bagaimana politik hukum keberadaan Organisasi kemasyarakatan dalam sistem ketatnegaraan Indonesia.

Metode penelitian ini menggukan metode penelitian normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yakni dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat tidak hanya merupakan kumpulan sejumlah manusia, melainkan ia tersusun pula dalam pengelompokan-pengelompokan dan pelembagaan-pelembagaan, kepentingan para anggota masyarakat tidaklah senantiasa sama. Namun, kepentingan yang sama mendorong timbulnya pengelompokan diantara mereka itu. Seperti yang telah dipahami secara umum bahwa sebagai bagian dari proses demokrasi maka peranan organisasi masyarakat sangat dirasakan penting. Organisasi masyarakat tidak hanya memiliki tugas sebagai penyalur pendapat dari masyarakat tetapi yakni juga sebagai civility, atau keberadaban. Maka hadirnya kelompok-kelompok yang bergerak dalam masyarakat akan sangat membantu mewujudkan penyeimbangan antara Negara dan masyarakat. Dengan adanya undang-undang yang mengatur pergerakan Organisasi kemasyarakatan sudah pasti di tegaskan bahwa Organisasi kemasyarakatan harus bertanggungjawab dengan menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan undang-undang yang telah mengaturnya demi terselenggaranya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah msayarakat.

Kata Kunci : Organisasi, Masyarakat, Hak asasi Manusia, Politik Hukum