LEGALITAS PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM SENGKETA PERDATA (STUDI PUTUSAN 3251 K/Pdt/2025)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 124/Pdt.G/2024/PN.Mlg, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 158/PDT/2025/PT.SBY, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3251 K/Pdt/2025, serta menilai kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Permasalahan penelitian ini berangkat dari penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur yang dilakukan setelah debitur dinyatakan wanprestasi sehingga menimbulkan sengketa mengenai legalitas pelaksanaan eksekusi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.rnPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dilakukan dengan mendeskripsikan fakta hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pertimbangan hukum hakim, kemudian dianalisis secara preskriptif untuk memperoleh argumentasi hukum sebagai jawaban atas isu hukum yang diteliti.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim pada setiap tingkat peradilan memiliki orientasi yang berbeda dalam menilai legalitas penarikan objek jaminan fidusia. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi lebih menitikberatkan pada legalitas pelaksanaan eksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, sedangkan Mahkamah Agung lebih menitikberatkan pada pembuktian wanprestasi sebagai dasar lahirnya hak kreditur untuk melakukan eksekusi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa wanprestasi tidak secara otomatis memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara sepihak, melainkan pelaksanaan eksekusi tetap harus memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.