PRAKTIK PEMBAYARAN TUNDA HASIL PANEN TEMBAKAU ANTARA PEMBORONG DAN PETANI DI DESA PAYUDAN KARANGSOKON KABUPATEN SUMENEP: STUDI ANALISIS FIQIH MUAMALAH

Praktik pembayaran tunda hasil panen tembakau merupakan salah satu bentuk transaksi yang lazim dilakukan antara pemborong dan petani di Desa Payudan Karangsokon, Kabupaten Sumenep. Sistem ini diterapkan karena pembayaran dari pihak pabrik kepada pemborong tidak dilakukan secara langsung setelah tembakau diserahkan. Kondisi tersebut menyebabkan pembayaran kepada petani juga mengalami penundaan sesuai dengan pencairan dana dari pabrik. Dalam praktiknya, penundaan pembayaran tidak selalu berlangsung sesuai kesepakatan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian, kerugian, dan persoalan keadilan bagi petani. Oleh karena itu, diperlukan analisis berdasarkan perspektif fikih muamalah untuk mengetahui kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah.rnPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme praktik pembayaran tunda hasil panen tembakau antara pemborong dan petani di Desa Payudan Karangsokon serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan fikih muamalah. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap petani dan pemborong, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, buku, jurnal, serta peraturan yang berkaitan dengan fikih muamalah. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembayaran tunda dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemborong dan petani dengan alasan menunggu pembayaran dari pihak pabrik. Meskipun pada awal akad waktu pembayaran telah disepakati, dalam praktiknya sering terjadi keterlambatan melebihi waktu yang telah ditentukan akibat pencairan dana dari pabrik yang terlambat. Ditinjau dari perspektif fikih muamalah, praktik pembayaran tunda pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad, adanya kerelaan para pihak (‘an-tarāḍin), kejelasan harga, objek transaksi, serta waktu pembayaran. Namun, apabila penundaan dilakukan tanpa kejelasan waktu, tidak sesuai dengan kesepakatan awal, atau mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak, maka praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan (al-'adl), kepastian akad, dan kewajiban memenuhi perjanjian dalam fikih muamalah.