TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN AKAD AL-BAY‘ WA AL-ISTI’JĀR DALAM PRODUK REFINANCING SYARIAH (Studi Di PT Federal International Finance Cabang Bangkalan)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad al-bay‘ wa al-isti’jār dalam produk refinancing syariah di PT Federal International Finance (FIF) Cabang Bangkalan serta meninjau kesesuaiannya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya produk pembiayaan ulang (refinancing) syariah yang menggunakan akad kombinasi (hybrid contract), sehingga diperlukan kajian mengenai kesesuaian implementasinya dengan prinsip-prinsip syariah. Fokus penelitian diarahkan pada mekanisme pelaksanaan akad dan analisis kesesuaiannya dengan ketentuan fikih muamalah serta Fatwa DSN-MUI Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak nasabah maupun pihak PT FIF Cabang Bangkalan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi, literatur, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan sumber-sumber lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan refinancing syariah di PT FIF Cabang Bangkalan dilakukan melalui tahapan pengajuan pembiayaan, verifikasi dokumen, survei kendaraan, analisis kelayakan, penandatanganan akad, dan pencairan dana, menggunakan akad al-bay' wa al-isti'jār dengan mekanisme sale and lease back, yaitu kendaraan milik nasabah dijual kepada perusahaan dan disewakan kembali kepada nasabah selama masa pembiayaan. Ditinjau melalui empat instrumen analisis, yaitu teori akad, teori hybrid contract, fatwa dsn-mui, dan teori maqāṣid al-syarī'ah, penerapan akad secara formal telah sesuai dengan rukun dan asas akad, struktur multiakad yang diperbolehkan, taqwīm al-'urūḍ, pemisahan akad jual beli-sewa, serta klasifikasi IMBT, melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Namun demikian, penelitian menemukan tiga persoalan substantif, yaitu belum terwujudnya keseimbangan risiko sesuai prinsip al-kharāj bi al-ḍamān, belum terpenuhinya penyerahan objek secara hakiki (tamlīk), serta belum dilaksanakannya akad hibah formal pada saat peralihan kepemilikan sebagaimana diatur Fatwa DSN-MUI Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013, sehingga praktik ini dinilai sesuai secara formal namun memerlukan penyempurnaan substansi agar terhindar dari potensi hīlah ribāwiyah.